J
akarta,– Pemerintah tengah mengimplementasikan Program Makanan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka stunting. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran negara sebesar Rp306,7 triliun untuk mendanai program ini, muncul kekhawatiran bahwa dampaknya bisa merugikan sektor lain, seperti infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, agar program ini tepat sasaran dan tetap menjaga keseimbangan ekonomi nasional, pendekatan yang lebih terarah perlu diterapkan.
Fokus pada Daerah dengan Prevalensi Gizi Buruk Tinggi
Daripada menerapkan program ini secara merata di seluruh Indonesia, pemerintah sebaiknya memprioritaskan daerah dengan angka gizi buruk dan stunting paling tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, serta beberapa wilayah di Sumatera dan Jawa Tengah. Dengan strategi ini:
✔ Sumber daya lebih efektif, karena bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
✔ Dampak kesehatan lebih nyata, karena daerah-daerah ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
✔ Penghematan anggaran, karena subsidi makanan tidak diberikan ke wilayah yang sudah memiliki akses gizi cukup.
Fokus pada Ibu Hamil sebagai Prioritas Utama
Jika program ini tetap dijalankan secara nasional, maka ibu hamil harus menjadi prioritas utama. Ini karena:
✔ 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah periode emas dalam pencegahan stunting. Jika ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, bayi yang lahir memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat.
✔ Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jika hanya fokus pada anak sekolah, anak-anak yang sudah mengalami stunting sulit untuk diperbaiki, sehingga program ini tidak akan memberikan dampak maksimal dalam jangka panjang.
✔ Efisiensi anggaran lebih tinggi, karena menargetkan ibu hamil lebih efektif dibanding memberikan makanan gratis ke seluruh anak sekolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka.
Menghindari Dampak Negatif Pemangkasan Anggaran terhadap Ekonomi
Pemangkasan anggaran dalam jumlah besar berisiko menghambat berbagai sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. Jika anggaran dialokasikan lebih strategis dengan menargetkan daerah gizi buruk dan ibu hamil, maka:
✔ Ekonomi tetap stabil, karena sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan tenaga kerja tetap berjalan.
✔ Program lebih berkelanjutan, karena tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
✔ Efektivitas program meningkat, karena anggaran tidak tersebar ke kelompok yang tidak terlalu membutuhkan.
Berdasarkan estimasi, dengan menargetkan program hanya untuk daerah gizi buruk dan ibu hamil, anggaran yang dibutuhkan bisa dikurangi dari Rp171 triliun menjadi sekitar Rp51,6 triliun, menghemat hingga Rp119,4 triliun. Penghematan ini dapat dialokasikan untuk sektor lain yang juga vital bagi pembangunan nasional.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Program Makanan Bergizi Gratis adalah langkah positif, tetapi harus diterapkan dengan strategi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah sebaiknya:
1️⃣ Memfokuskan program di daerah dengan tingkat gizi buruk tinggi, bukan disebar secara merata ke seluruh wilayah.
2️⃣ Menargetkan ibu hamil sebagai prioritas utama, karena dampaknya lebih besar dalam pencegahan stunting sejak dini dibanding memberikan makanan bergizi ke anak sekolah tanpa seleksi ketat.
3️⃣ Menjaga keseimbangan anggaran, agar sektor lain seperti infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dengan pendekatan ini, tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Bung Sam
Pengamat Kebijakan Publik
