Jakarta, 4 Februari 2025 – Penulis dan pengamat kebijakan publik, Bung Sam, menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN, terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan, terutama terhadap birokrasi dan pelayanan publik.
Bung Sam mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menimbulkan pengangguran struktural di sektor birokrasi, di mana banyak pegawai tetap menerima gaji tetapi mengalami pengurangan tugas secara signifikan. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas aparatur negara serta efektivitas program yang sudah berjalan.
Selain itu, ia menilai bahwa sejumlah program pemerintah berisiko terlambat atau bahkan terhenti akibat keterbatasan anggaran. “Pemotongan anggaran yang tidak terukur bisa menyebabkan pelayanan publik terganggu, baik dalam sektor administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial,” ujarnya.
Terkait dengan upaya pemerintah yang membuka peluang investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, Bung Sam mengingatkan bahwa tidak semua proyek infrastruktur pemerintah menarik bagi investor. “Banyak proyek yang bersifat sosial atau tidak memiliki nilai komersial tinggi, sehingga tetap membutuhkan anggaran negara,” tambahnya.
Sebagai solusi, Bung Sam menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang lebih adaptif. Tanpa strategi yang jelas, efisiensi ini justru bisa berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan. Ia berharap kebijakan ini dilakukan secara cermat agar tidak menghambat program yang berkontribusi langsung bagi masyarakat.
(Sam)
