Garut — Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi kebutuhan anggaran besar untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut memperkirakan diperlukan anggaran sedikitnya Rp1,5 triliun untuk penanganan jalan kabupaten.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Agus Ismail, mengatakan panjang jaringan jalan di Kabupaten Garut mencapai sekitar 3.800 hingga 3.900 kilometer. Jaringan tersebut terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa.
Dari total tersebut, panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 1.020 kilometer. Hampir 400 kilometer di antaranya mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.
“Dari sekitar 1.020 kilometer jalan kabupaten, hampir 400 kilometer mengalami kerusakan. Kemudian jalan desa mencapai sekitar 1.500 kilometer. Ini menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa,” kata Agus, Rabu (19/8/2026).
Menurut Agus, kondisi geografis dan luas wilayah Kabupaten Garut membuat penanganan infrastruktur jalan menjadi pekerjaan yang membutuhkan dukungan anggaran besar. Terlebih, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya cukup parah dan belum tertangani secara optimal.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalur Samudra-Cileley. Ruas tersebut merupakan akses perbatasan Pangalengan menuju Cikajang-Samudra dengan panjang sekitar 32 kilometer.
Selain itu, sejumlah wilayah lain seperti Talegong, Selaawi, Pamalayan, Cikarang dan Cibalong juga masuk dalam perhatian pemerintah daerah untuk penanganan infrastruktur.
Agus menjelaskan, kebutuhan Rp1,5 triliun tersebut baru untuk penanganan jalan kabupaten. Anggaran itu belum mencakup kebutuhan pembangunan maupun penanganan sejumlah ruas jalan baru.
“Kalau kita hitung kebutuhan penganggaran, untuk jalan kabupaten saja tidak kurang dari Rp1,5 triliun. Itu belum lagi dengan kondisi jalan-jalan baru yang juga menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.
Salah satu rencana infrastruktur yang tengah menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penanganan Jalan Soekarno-Hatta dari kawasan Sukarame menuju Musadad. Ruas tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas menuju akses jalan tol.
Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan jalan bypass serta sejumlah infrastruktur pendukung lainnya.Namun, Agus menegaskan pembangunan infrastruktur di Garut tidak hanya berfokus pada jalan. Infrastruktur irigasi juga menjadi bagian penting yang harus ditangani untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian.
“Jadi, kita tidak fokus hanya pada penanganan jalan, tetapi bagaimana juga menangani irigasi,” katanya.
Sejak Bupati dan Wakil Bupati Garut dilantik pada 2025, pembangunan serta peningkatan infrastruktur menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Perbaikan akses jalan di sejumlah wilayah, termasuk Banjarwangi, terus diupayakan.
Untuk memenuhi kebutuhan penanganan infrastruktur tersebut, Pemkab Garut tidak hanya mengandalkan anggaran daerah. Sejumlah usulan penanganan jalan juga telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Garut.(yusuf/ irwan )
