Bandung, Jawa Barat – Apa yang pernah disampaikan oleh Ketua DPW Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Jawa Barat H. Abun Yamin Syam, S.E. kini mulai menunjukkan realisasi nyata. Gagasan yang sebelumnya disuarakan dalam berbagai forum, termasuk dalam tayangan podcast dan diskusi publik, perlahan namun pasti mulai direspons dan diwujudkan.
Dalam video yang di kanal youtub bogor update Ketua DPW Asprumnas Jabar menekankan pentingnya penambahan kuota rumah subsidi serta kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini terkendala sistem perbankan seperti BI Checking.
Ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat non-bankable agar dapat memiliki rumah layak huni, sekaligus mendorong percepatan program perumahan nasional.
Seiring waktu, dorongan tersebut mulai mendapatkan perhatian. Dalam berbagai perkembangan terbaru, Asprumnas bersama pemangku kepentingan terus memperjuangkan peningkatan kuota dan penyederhanaan regulasi. Bahkan, usulan penambahan kuota rumah subsidi menjadi salah satu agenda penting yang terus dikawal organisasi.
Tambahan Kebijakan yang Mulai Didorong
Ketua DPW Asprumnas Jabar juga menyampaikan sejumlah perkembangan dan dorongan kebijakan baru yang dinilai semakin membuka akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, di antaranya:
Pembebasan BPHTB bagi seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa sekat domisili KTP, sehingga akses kepemilikan rumah menjadi lebih inklusif dan merata di berbagai daerah.
Penyesuaian kebijakan SLIK OJK, di mana masyarakat dengan catatan tunggakan kecil di bawah Rp1 juta tetap dapat dipertimbangkan untuk mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak langsung terdiskualifikasi dari sistem pembiayaan.
Peningkatan kuota rumah subsidi, yang sebelumnya sempat dibatasi, kini mulai ditambah seiring kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Menurutnya, berbagai perubahan tersebut menjadi sinyal positif bahwa advokasi yang selama ini dilakukan mulai membuahkan hasil konkret di lapangan.
“Perlahan namun pasti, apa yang dulu kita suarakan mulai terlihat hasilnya,” menjadi semangat yang tercermin dari perjalanan advokasi tersebut.
Ketua DPW Asprumnas Jabar menegaskan bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan, namun membutuhkan proses panjang, konsistensi, serta sinergi antara organisasi, pemerintah, dan sektor keuangan.
Dengan berbagai langkah yang terus berjalan, Asprumnas optimistis bahwa target peningkatan akses perumahan bagi masyarakat akan semakin tercapai, sekaligus mendukung program nasional penyediaan hunian yang lebih luas dan inklusif.
(Red)
