KABUPATEN BANDUNG Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Aliansi Kabupaten Bandung menggelar aksi damai di depan Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Aksi damai tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung, di antaranya Hadiat,S.Pd Fraksi PKB dari Komisi B, Aep Dedi dari Komisi C, Acep Ana, serta Toni Permana.
Dalam orasinya, Yudha Sanjaya menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung mendukung penuh kelanjutan program MBG.
“Kami masyarakat sangat mendukung agar program MBG tetap dilanjutkan. Adapun terkait kisruh yang terjadi di pusat, jangan sampai disamaratakan dengan pelaksanaan di daerah. Di Kabupaten Bandung, masyarakat menjalankan pengolahan pekerjaan dalam program MBG dengan baik dan benar,” ujarnya.
Menurutnya, peserta aksi terdiri dari berbagai unsur, mulai dari penerima manfaat, relawan, hingga para pekerja yang terlibat langsung dalam program tersebut. Ia menilai program MBG telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
“Poin utama kami adalah MBG harus tetap dilanjutkan. Jika ada kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan struktural dari pusat hingga ke bawah agar lebih baik lagi. Jika MBG dihentikan, kasihan para pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang selama ini merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB Komisi B, Hadiat, dalam kesempatan lain menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif melalui kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan (servant leadership).
Menurutnya, seorang pemimpin harus hadir untuk melayani, membantu mengembangkan potensi anggota organisasi, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Dalam konteks pendidikan, pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan organisasi pembelajaran yang inovatif dan berkinerja tinggi.
Ia juga menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan inklusivitas, sehingga setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, budaya maupun kondisi khusus.
Lebih lanjut, Hadiat menilai bahwa pemahaman mengenai pelayanan pendidikan yang berkeadilan dan inklusif sangat penting untuk terus ditingkatkan. Upaya peningkatan kompetensi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bandung dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus pembangunan daerah.
“Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Bandung, kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu pilar utama dalam menyiapkan generasi masa depan. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan harus terus dilakukan,” pungkasnya.
Andri
