GARUT, – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, dilaporkan terhenti selama kurang lebih 75 hari. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan ketidakhadiran Kepala Dapur atau Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPI) berinisial FRCP, yang menurut keterangan pengelola tidak hadir sejak 18 Agustus hingga 1 November 2026.
SPPG yang berlokasi di Kampung Sawah Pojok RT 03/RW 02, Desa Bojong, merupakan salah satu unit pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melayani siswa sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Menurut keterangan pengelola SPPG Desa Bojong, Minggu (1/11/2026), ketidakhadiran pejabat pelaksana tersebut berdampak terhadap keberlangsungan operasional dapur. Pengelola menyebut keberadaan Kepala Dapur merupakan salah satu bagian penting dalam pemenuhan standar operasional, sehingga kegiatan produksi makanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selama periode tersebut, pengelola mengungkapkan bahwa SPPG Desa Bojong telah mengalami penghentian sementara atau suspend sebanyak dua kali. Penghentian tersebut disebut berkaitan dengan persoalan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).
Kondisi itu berdampak terhadap lebih dari 1.700 penerima manfaat (PM) yang terdiri atas siswa sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui di wilayah Desa Bojong.
Menurut pengelola, selama operasional dapur terhenti, para penerima manfaat tersebut tidak memperoleh layanan MBG sebagaimana mestinya.
Selain persoalan operasional, pengelola juga menyampaikan adanya persoalan pembayaran honor bagi relawan yang disebut telah bekerja selama empat hari. Hingga saat ini, menurut pengelola, pembayaran tersebut belum terselesaikan.
Situasi tersebut menimbulkan keresahan di tingkat pelaksana sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai keberlangsungan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
Pengelola SPPG Desa Bojong menyatakan telah menempuh jalur pelaporan dengan menyampaikan persoalan ketidakhadiran SPPI berinisial FRCP kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPI Banjarwangi.
“Pengelola melaporkan kejadian dan ketidakhadiran SPPI ini kepada Korcam SPPI Banjarwangi,” ungkap pengelola SPPG Desa Bojong.
Namun, berdasarkan keterangan pengelola, hingga 1 November 2026 belum terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut.
Akibat kondisi itu, operasional SPPG Desa Bojong disebut masih belum kembali berjalan normal.
Atas kondisi tersebut, pengelola SPPG Desa Bojong berharap Koordinator Wilayah (Korwil), KPPG, serta pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret.
Salah satu langkah yang diharapkan adalah penugasan SPPI pengganti agar operasional dapur dapat segera kembali berjalan dan pelayanan kepada lebih dari 1.700 penerima manfaat tidak terus terhambat.
Pengelola juga meminta BGN Pusat melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap persoalan yang melibatkan SPPI berinisial FRCP, termasuk menelusuri penyebab ketidakhadiran serta dampaknya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Desa Bojong.
Bagi masyarakat penerima manfaat, program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah serta meringankan beban keluarga.
Karena itu, persoalan terhentinya operasional SPPG Desa Bojong diharapkan segera mendapatkan penyelesaian. Kepastian operasional dinilai penting agar hak penerima manfaat dapat kembali terpenuhi dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Banjarwangi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari SPPI berinisial FRCP maupun pihak BGN terkait penyebab ketidakhadiran, status penugasan, serta langkah tindak lanjut atas persoalan tersebut belum diperoleh.
Second News Update akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang.(yusup)
