Bapak Menteri Menyampaikan Soal Pulau Gag Nikel. Bukannya Yang Jadi Persoalkan itu 4 Perusahan yang di protes. Harusnya Menteri Datang Ke Batan Pele Dan Kepulauan Paam (Pyanemo) Karena Target Masalahnya adalah PT. Mulia Raymond Perkasa (Manyafyn & Batan Pele), dan PT. ANUGERAH PERTIWU INDOTAMA ( Kepualaun Paam/Pyanemo). Bukan PT. Gag yang beroperasi sejak Tahun 1970a dan Juga Ada PT. KAWEI. Ada 4 Perusahaan yang di suarakan publik.
Kita melihat ini Proses memindahkan lokus persoalan dari 4 perusahan dan menjadikan Gag Nikel sebagai Tumbal
Harusnya Teman2 Komisi 12 Melihat Masalah Gag Nikel ini dari Gagasan Besar Tata Kelola Sumberdaya alam di Tanah Papua. Ini menjadi Triger untuk kita Evaluasi semua Proses izin pertambangan, masalah lingkungan, masalah sawit dan hutan di Tanah Papua.
Secara politik kita tidak boleh mengikuti begitu saja cara pandang Jakarta yang mengiring kita untuk berpikir soal mekanisasi Produksi. Bagaimana gali, olah dan jual. Kemudian kalau ada kerusakan lingkungan kita pikirkan Amdalnya. Bukan itu, kita ini Represntasi masyarakat Papua kita harus bangun posisi tawar politik untuk menegosiasikan pengelolaan Sumberdaya alam Papua.
Harusnya nyatakan Tutup Semua Tambang Di Raja Ampat. Kita cukup mengelola pariwisata dan kejayaaan ikan lautnya. Perut bumi di Papua ini simpan sampai kita benar-benar mandiri.
Generasi ini jangan terlalu Napsu memenuhi kebutuhan industri dunia luar sehingga jual semua tali perut bumi Papua ini. Harus bisa kita Yakinkan Presiden bahwa Kemandirian yang Presiden bicara di Manifesto Ekonomi Politiknya Itu harus wujud real.
Mandiri itu artinya negara dan pemerintahan menyiapkan orang Papua sampai sanggup dan mandiri. Atau kalau kerjasama konsep kerjasama mulai dari perizinan sejak awal kita bicarakan. Bagaimana keterlibatan PEMDA dan Masyarakat daerah dalam rantai bisnis dan rantai pasok ini.(Sam)
