Sukabumi, Jawa Barat — Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia (MAPI) memberikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi atas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya nyata jajaran BPN dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang akuntabel.
Kegiatan penyerahan apresiasi ini dilaksanakan pada Rabu, 1 April 2026, bertempat di Kantor BPN Kabupaten Sukabumi, dengan dihadiri oleh jajaran pengurus MAPI serta pimpinan dan staf BPN Kabupaten Sukabumi.
Penyerahan apresiasi dilakukan secara langsung oleh Dewan Pembina MAPI, E. Agustian, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Wendi Isnawan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan BPN Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat serta komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas.
Dalam sambutannya, Dewan Pembina MAPI menegaskan pentingnya mempertahankan budaya kerja yang bersih dan profesional. Ia berpesan agar seluruh jajaran BPN Kabupaten Sukabumi senantiasa menjaga integritas, konsisten dalam menjalankan aturan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan aset utama yang harus dijaga melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerja nyata yang berkelanjutan.
Apresiasi ini juga didukung oleh jajaran pengurus MAPI lainnya, di antaranya Ketua Umum MAPI, Tan Wijaya, Ketua Regional MAPI Jawa Barat, Abun Yaminsyam, Ketua Sub Regional Bocimi Raya Jawa Barat, Gunawan, serta Humas Regional MAPI Jawa Barat, Nesan Supriatna. Turut hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal MAPI, Very Sukma, yang menegaskan bahwa penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di lingkungan internal BPN Kabupaten Sukabumi, kinerja positif juga ditopang oleh peran strategis para pejabat teknis, seperti Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Odan Rohana, serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Anang Hendri Prayogo. Keduanya dinilai berkontribusi besar dalam memastikan proses administrasi pertanahan berjalan secara akurat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wendi Isnawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada MAPI atas penghargaan yang diberikan. Ia mengungkapkan bahwa apresiasi ini menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh MAPI. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, mempertahankan integritas, serta memastikan seluruh layanan pertanahan berjalan secara profesional, cepat, dan bebas dari pungutan liar. Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berbenah. Hal ini melecut kami untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan menuju WTAB (Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas), sehingga ke depan kami dapat melangkah lebih jauh menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Itu adalah tekad dan komitmen kami bersama,” ujar Wendi Isnawan.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan capaian kinerja signifikan sejak awal masa jabatannya pada tahun 2025. Saat mulai menjabat, terdapat sekitar 4.500 berkas layanan pertanahan yang mengalami tunggakan. Namun, melalui langkah percepatan, pembenahan sistem kerja, serta penguatan pengawasan internal, seluruh tunggakan tersebut berhasil diselesaikan hingga mencapai nol tunggakan pada akhir Desember 2025.
Capaian ini dinilai sebagai indikator nyata keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan BPN Kabupaten Sukabumi, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Penyelesaian tunggakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat proses layanan pertanahan yang lebih efisien dan transparan.
Wendi menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan inovasi dan pembenahan, baik dari sisi sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun penguatan pengawasan untuk mencegah praktik penyimpangan. Menurutnya, pelayanan publik yang bersih dan transparan bukan hanya tuntutan, tetapi merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten.
Sementara itu, MAPI menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa.
Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan BPN Kabupaten Sukabumi dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanannya, sekaligus menjadi contoh bagi instansi lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan bebas dari pungutan liar.(Red)
