Tulisan Ini bukan sekadar narasi kondisi, tulisan Ini merupakan jeritan perwakilan yang tak lagi bisa ditahan. Ini adalah surat terbuka dari rakyat Pakenjeng untuk empat putra daerah yang kini duduk nyaman di kursi DPRD Kabupaten Garut periode 2024-2029.
Di saat kalian sibuk dengan agenda, rapat, dan retorika, rakyat di bawah justru kembali ke cara paling dasar: memikul bambu, mengikat tali, dan mempertaruhkan nyawa demi menyambung akses yang kalian biarkan terputus selama lebih dari 2 tahun.
Jembatan Wareng yang dulu dijanjikan sebagai simbol kemajuan, mendongkrak ekonomi, mempermudah akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial kini berubah menjadi monumen kegagalan daripada pemerintah dan lemahnya kontribusi putra-putri daerah Pakenjeng yang tengah menikmati jabatan sebagai legislaor.
Proyek yang bernilai nyaris puluhan miliar rupiah itu tak kunjung selesai. Beton setengah jadi berdiri seperti ejekan, sementara di sampingnya, rakyat membangun jembatan darurat dengan tangan kosong dan harapan yang nyaris habis.
Di mana kalian saat semua ini terjadi, wahai para putra-putri terbaik kecamatan Pakenjeng?
Kami suarakan dengan lantang menyuarakan kekecewaan yang kini menjadi milik banyak orang atas harapan semua pembangunan di wilayah Pakenjeng berjalan lancar dan kuat.
“Ini bukan lagi soal lambatnya pembangunan, ini soal matinya empati. Ketika proyek miliaran mangkrak dan rakyat harus turun tangan sendiri, maka jelas para pemangku kebijakan telah gagal menjalankan amanah,” tegas Ade Burhanudin.
Adbur sapaan akrabnya, menilai bahwa tak hanya berhenti di situ. Ia secara terbuka mempertanyakan peran empat anggota DPRD asal Pakenjeng yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi, bukan sekadar penonton dari penderitaan warganya sendiri.
“Kalian lahir dari tanah Pakenjeng. Kalian dipilih oleh rakyat di sini. Tapi hari ini, rakyat justru merasa ditinggalkan. Apa yang sudah kalian perjuangkan? Di mana suara kalian saat jembatan ini mangkrak?” ujarnya dengan nada tajam.
Lebih dari sekadar kritik, ini adalah tamparan keras bagi wajah kebijakan publik yang semakin kehilangan arah. Pembangunan yang katanya pro rakyat, kini terasa seperti jargon kosong. Infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas, justru dibiarkan terbengkalai tanpa kepastian.
Sementara itu, di bawah gemuruh sungai yang tak pernah berhenti mengalir, warga terus bekerja. Mereka tahu, jika menunggu pemerintah, entah sampai kapan nasib mereka akan digantung.
Maka mereka memilih bergerak, meski harus dengan bambu, meski harus dengan risiko yang tinggi apabila ini sudah selesai kemudian di pakai untuk lalu-lalang kendaraan.
Jembatan Wareng hari ini bukan hanya soal penghubung antarwilayah. Ia telah menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakpedulian pemerintah dan keberpihakan legislator asli putra Daerah
Jembatan wareng menjadi bukti nyata bahwa ketika negara diam, rakyat akan berbicara dengan tindakan.
Surat ini merupakan pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kehormatan, tapi tanggung jawab serta kepercayaan rakyat bukan untuk diabaikan, tapi untuk diperjuangkan.
Rakyat dan sejarah akan mencatat bagi siapa yang benar-benar hadir untuk rakyat, dan siapa yang memilih diam saat rakyat berjuang sendirian maka di sana terlihat siapa yang berpihak dan tidak.
***Adbur
