Garut, – Terpantau Salah satu media di halaman kantor gedung DPRD Garut ribuan guru yang mengepung DPRD Garut.
Ketua Persatuan Guru Madrasah (PGM)
Alan Muhtar,menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan aksi damai yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat.Rabu (1 Oktober 2025)
Alan menyebutkan bahwa aksi damai ini kondusif dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pihak kepolisian. Ia juga menyebutkan bahwa ada 5 poin tuntutan yang disampaikan, yaitu:
1. Rekomendasi untuk Guru Madrasah Swasta: PGM meminta rekomendasi dari Bupati Garut dan pemerintahan untuk memberikan usulan kepada pusat agar guru-guru madrasah swasta juga diperhatikan, karena guru-guru madrasah negeri sudah selesai semua.
2. Perhatian untuk Guru-Guru Madrasah: PGM meminta perhatian dari pemerintahan daerah untuk guru-guru madrasah yang sejumlahnya kurang lebih 11.000 belum menjadi ASN. Alan menyebutkan bahwa Bupati Garut dan DPRD merespon positif tuntutan ini dan akan mendapatkan anggaran sebesar 1,5 miliar pada tahun 2026 dan berpotensi meningkat menjadi 5 miliar pada tahun 2027.
3. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan: PGM meminta agar guru-guru swasta diakomodir dalam BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
4. Sarana untuk Madrasah: PGM meminta sarana untuk madrasah juga RA dan madrasah itu sama dengan yang diberikan kepada TK, SD, dan SMP.
5. Kendaraan Operasional: PGM meminta untuk kendaraan roda empat untuk kebutuhan madrasah agar diberikan untuk kegiatan mobilisasi.
Tegasnya, Alan menyebutkan bahwa aksi damai ini bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi guru-guru madrasah di Kabupaten Garut.”(Asep Yusuf)
