Garut,– Anggota Dewan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyampaikan ajakan untuk bersama-sama memperbaiki kinerja SPPG. Ia menegaskan bahwa Satgas MBG Garut harus lebih proaktif, dan SPPG wajib kooperatif. Pasalnya, masih ada puskesmas yang ditolak SPPG ketika akan melakukan inspeksi higienitas dan sanitasi di lingkungan SPPG.Selasa (23 September 2025)
Yudha menekankan prinsip “Salus populi suprema lex esto” — keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi — yang harus menjadi pegangan utama BGN, SPPG, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, mayoritas SPPG yang sudah beroperasi belum memiliki Izin SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Untuk itu, Pemkab Garut diminta segera melakukan inspeksi, dan apabila SPPG telah memenuhi SOP, izin SLHS harus segera diterbitkan agar warga Garut merasa tenang saat anak-anaknya mengonsumsi makanan dalam program MBG.”(Asep Yusuf)
