Menurut senator ARK, bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan di semua bidang. Tidak terkecuali kementerian PU. Meski demikian, ARK Meminta kepada kementerian PU agar ada skala Prioritas. Khususnya infrastruktur di Papua.
Sambil membandingkan Pulau Jawa yang sudah terkoneksi bahwa jarak tempuh per jam yang sudah efektif. Jalan trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua Tengah atau Nabire ke Manokwari Provinsi Papua Barat Bahkan Ke Papua Barat Daya. Tingkat kemahalan membangun jalan di tanah Papua membuat akses antara Provinsi belum maksimal.
Karena itu anggran dan program infrastruktur untuk Papua harus di kecualikan pada masa efisiensi ini.
Pada kesempatan yang sama Senator ARK Dari Papua Barat Daya Juga mempertanyakan komitmen Kementerian PU Bersama Komisi II DPR RI Ketika menyetujui pemekaran Provinsi-Provinsi di Tanah Papua.
Bahwa semua infrastruktur dasar termasuk perkantoran Gubernur semuanya di biayai dari APBN sehingga tidak membebani APBD daerah. Ini merupakan komitmen bersama dalam rangka mendukung DOB Baru di Tanah Papua.
ARK Juga menanyakan bahwa saat ini kementerian PU di pisahkan dari Perumahan Rakyat sehingga bagaimana dengan komitmen pembangunan infrastruktur perkantoran di DOB Tersebut.
Senator ARK meminta kepada Menteri PU agar tetap meyakinkan semua pihak bahwa DOB masih membutuhkan dukungan Pembangunan dari Kementerian. Simak Info selengkapnya. Salam Perubahan. (*****)
